Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan layanan kesehatan di Kalimantan Timur kembali mencuat ke permukaan, menyusul belum tersedianya alat CT scan di RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Paser. Situasi ini memaksa pasien untuk dirujuk ke Balikpapan hanya demi menjalani pemeriksaan penunjang yang seharusnya bisa diakses lebih dekat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki, menyebut kondisi ini sebagai cerminan ketidakadilan dalam distribusi fasilitas pelayanan publik antarwilayah. Dirinya menekankan pentingnya percepatan pencairan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi untuk pengadaan alat tersebut.
“Bayangkan, untuk kebutuhan diagnosis dasar seperti CT scan, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh. Ini bukan hanya soal medis, tapi juga keadilan sosial,” ujar Hartono.
Menurutnya, CT scan sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia medis saat ini. Tanpa alat ini, banyak proses diagnosis yang tertunda, padahal dalam kondisi kritis, kecepatan penanganan bisa menjadi penentu keselamatan pasien.
Hartono juga menyoroti kesenjangan pembangunan fasilitas kesehatan antarwilayah. Kabupaten tetangga, Penajam Paser Utara (PPU), saat ini telah memiliki rumah sakit swasta besar dan sedang mengusulkan pengadaan CT scan dalam anggaran daerah 2025. Sementara Kabupaten Paser, yang wilayahnya lebih luas dan jumlah penduduknya lebih besar, masih harus tertatih.
“Distribusi anggaran dan fasilitas tidak boleh bias politik atau kedekatan wilayah. Semua warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang setara,” tegasnya.
Dirinya mengingatkan bahwa bantuan keuangan dari provinsi bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan instrumen pemerataan pembangunan. Karena itu, DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, akan terus mengawal realisasi pengadaan CT scan agar tidak berhenti pada janji-janji pembangunan semata.
“Fasilitas kesehatan adalah bentuk nyata kehadiran negara. Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan di daerah, bukan hanya fokus pada wilayah yang lebih berkembang,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
