Pijar.asia | Samarinda – Media massa dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran publik terhadap isu kesetaraan gender. Namun, ketimpangan representasi perempuan dalam ruang redaksi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri media.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana. Ia menyoroti masih kuatnya dominasi laki-laki di tingkat pengambil kebijakan dalam organisasi media, yang berdampak langsung terhadap bias narasi dalam pemberitaan, khususnya yang menyangkut perempuan.
“Masalah utamanya bukan sekadar jumlah perempuan di media, tetapi seberapa besar ruang dan pengaruh mereka dalam menentukan arah redaksi,” ujar Yenni dalam sebuah pernyataan.
Menurutnya, ruang redaksi yang minim perspektif gender berisiko melanggengkan ketimpangan melalui konten-konten yang tidak sensitif atau bias terhadap isu perempuan. Ia juga menyoroti hambatan struktural, seperti budaya patriarkal dan stereotip gender, yang masih menghalangi perempuan menduduki posisi strategis dalam dunia jurnalistik.
“Ketika kepemimpinan di media tidak inklusif, maka suara perempuan akan terus terpinggirkan, baik dalam proses produksi berita maupun dalam representasi isu yang diangkat ke publik,” tambahnya.
Yenni menegaskan, media bukan hanya saluran informasi, tetapi juga alat pembentuk opini dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan media bersama lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan daerah bekerja sama dalam membangun ekosistem jurnalistik yang lebih adil gender.
Ia mendorong lahirnya kebijakan internal yang mendukung kesetaraan, seperti pelatihan kepemimpinan bagi jurnalis perempuan dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.
“Perempuan tidak butuh diistimewakan, mereka hanya butuh peluang yang sama. Jika media membuka ruang setara, maka hasil jurnalismenya pun akan jauh lebih berimbang dan merefleksikan realitas masyarakat secara utuh,” tegasnya.
Yenni juga mengajak publik untuk turut serta dalam perubahan paradigma ini, agar media tidak hanya menjadi cermin masyarakat, tetapi juga penggerak perubahan sosial yang berpihak pada keadilan gender. (MH/Adv/DPRDKaltim)
