Pijar.asia | Samarinda – Luas wilayah dan medan geografis yang sulit menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Pemerintah daerah dinilai perlu menyusun strategi khusus agar pembangunan bisa merata hingga ke wilayah pedalaman.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyebut bahwa persoalan infrastruktur di Kukar tidak bisa hanya dilihat dari sisi kerusakan jalan, tetapi harus dipahami sebagai tantangan yang kompleks akibat kondisi alam dan jarak antardesa yang berjauhan.
“Jalan rusak di Kukar bukan hanya soal kurangnya anggaran, tapi karena kondisi geografis yang ekstrem. Banyak wilayah adalah rawa, akses antarwilayah bisa makan waktu 7 sampai 9 jam,” kata Guntur baru-baru ini.
Dirinya mencontohkan kondisi jalan di kawasan Sebelimbingan yang hingga kini belum selesai proses semenisasi. Jalan tersebut dibangun di atas rawa, dan hanya ditimbun serta dilapisi aspal tipis akibat desakan warga saat itu. Akibatnya, kerusakan kembali terjadi sebelum proyek tuntas.
Menurutnya, pola pembangunan di Kukar tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang lebih mudah dijangkau. Kukar membutuhkan pendekatan teknis dan anggaran yang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Harus ada desain infrastruktur yang dirancang sesuai karakter geografis Kukar. Pembangunan tidak bisa instan dan seragam,” tegasnya.
Guntur juga menekankan pentingnya memandang Kukar sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan sekadar kawasan administratif. Dengan fungsinya yang vital dalam mendukung IKN, konektivitas di Kukar harus menjadi prioritas pembangunan.
“Infrastruktur yang baik akan menciptakan pemerataan dan membuka peluang pertumbuhan di wilayah pinggiran. Jangan tunggu padat penduduk dulu baru dibangun,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
