Pijar.asia | Samarinda – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menunjukkan keseriusannya dalam menjaga etika dan integritas anggota legislatif dengan mempersiapkan perangkat resmi untuk sidang etik, termasuk pengadaan baju toga.
Meski hingga kini belum ada kasus yang berujung pada pelaksanaan sidang etik, BK menilai kesiapan kelembagaan tetap harus dilakukan sejak dini.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan munculnya pelanggaran kode etik yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-formal.
“Selama ini semua persoalan etik selesai melalui mediasi. Tapi bukan berarti kami abai terhadap potensi kasus yang lebih berat. Toga dan perlengkapan lain sudah kami siapkan agar ketika dibutuhkan, kami tidak gagap,” kata Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, saat ditemui.
Menurut Subandi, pendekatan mediasi memang masih menjadi jalur utama dalam menyelesaikan persoalan internal antaranggota dewan. Namun, jika suatu kasus memerlukan penanganan lebih serius, BK memiliki wewenang untuk menggelar sidang etik secara formal.
“Sidang etik itu bukan untuk menghukum, tapi sebagai forum untuk menjaga profesionalitas dan kehormatan institusi. Dan simbol-simbol seperti toga itu penting sebagai bagian dari penegasan sikap kelembagaan,” tambahnya.
Dirinya menegaskan, BK bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan alat kelengkapan dewan yang bertugas menegakkan kode etik dan menjaga marwah lembaga legislatif. Setiap hasil sidang etik bersifat rekomendatif dan akan diteruskan ke fraksi masing-masing melalui pimpinan DPRD.
“Rekomendasi kami memang tidak memvonis, tapi cukup menentukan arah tindak lanjut di tingkat fraksi. Karena itu, proses dan simbolisme dalam sidang etik harus tetap dijaga,” pungkas Subandi. (MH/Adv/DPRDKaltim)
