Pijar.asia | Samarinda – Pajak kendaraan bermotor dinilai bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan peluang strategis untuk mendorong kemandirian fiskal Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyatakan bahwa sektor perpajakan daerah, khususnya pajak kendaraan, perlu dibenahi dan dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Padahal, pajak kendaraan bisa jadi tulang punggung PAD jika dikelola secara efektif dan transparan,” ujar Subandi dalam keterangannya.
Dirinya menilai, reformasi sistem perpajakan daerah melalui pendekatan edukatif, digitalisasi layanan dan kampanye yang menyentuh kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Menurutnya, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bukan semata karena faktor ekonomi, tapi karena kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana.
“Warga akan lebih patuh jika merasa pajak yang mereka bayar benar-benar kembali dalam bentuk layanan nyata, seperti jalan yang baik, transportasi layak, dan fasilitas publik yang memadai,” katanya.
Subandi, yang juga politisi PKS, menekankan bahwa kampanye konvensional yang hanya menekankan kewajiban sudah tidak efektif. Dirinya mendorong agar pesan-pesan pajak dikemas dalam narasi yang lebih humanis dan relevan, yang menunjukkan keterlibatan warga sebagai bagian dari pembangunan daerah.
“Kita perlu pendekatan baru. Kampanye pajak jangan kaku. Tampilkan dampaknya. Bangun koneksi emosional antara masyarakat dan pembangunan,” jelasnya.
Dirinya juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim mempercepat digitalisasi pembayaran pajak kendaraan. Selain memperluas akses, langkah ini juga dapat mempersempit ruang untuk praktik pungli dan meningkatkan efisiensi layanan.
Kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting. Subandi menyarankan agar pemerintah daerah menggandeng pihak swasta, komunitas dan tokoh masyarakat dalam kampanye pembayaran pajak yang inklusif dan berkelanjutan.
“Optimalisasi pajak kendaraan bukan hanya soal meningkatkan pemasukan, tetapi bagian dari membangun kedaulatan fiskal. Dengan PAD yang kuat, kita bisa lebih leluasa menyusun arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
