Pijar.asia | Samarinda – Implementasi program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI di Kalimantan Timur dinilai belum optimal. Sorotan tajam datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyebut lemahnya dukungan dan kesiapan dari sebagian besar daerah menunjukkan minimnya keseriusan pemerintah provinsi dalam mendorong kebijakan pendidikan alternatif ini.
Menurut Darlis, hingga pertengahan 2025, baru Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan Sekolah Rakyat. Sementara itu, sembilan kabupaten/kota lain di Kaltim belum menunjukkan kesiapan teknis dan administratif. Dirinya menilai kondisi ini sebagai indikator rendahnya efektivitas pelaksanaan program nasional di tingkat daerah.
“Ketika hanya satu daerah yang siap, ini bukan sekadar masalah teknis. Ini soal lemahnya pendampingan dan koordinasi dari Pemprov terhadap kabupaten/kota lain,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjawab kebutuhan pendidikan bagi kelompok marginal dan masyarakat di wilayah 3T. Namun, tanpa peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Darlis khawatir tujuan besar dari program ini tak akan tercapai.
Dirinya menekankan pentingnya pola kerja proaktif dari provinsi untuk mendorong kabupaten/kota agar turut bergerak.
“Disdikbud tidak bisa hanya menunggu laporan. Harus ada langkah konkret seperti pembinaan, asistensi, hingga penyusunan roadmap implementasi yang menyeluruh,” katanya.
Lebih jauh, dirinya menyebut hambatan klasik seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM bukan alasan untuk lambat merespons program strategis nasional.
“Kalau memang serius ingin mewujudkan pemerataan pendidikan, program ini seharusnya jadi prioritas,” tukasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
