AdvertorialDPRD Kaltim

Transisi Ekonomi Non-Tambang Jadi Kunci Tekan Pengangguran di Kaltim

×

Transisi Ekonomi Non-Tambang Jadi Kunci Tekan Pengangguran di Kaltim

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (MH)

Pijar.asia | Samarinda – Tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan progres menggembirakan. Namun, di balik penurunan dari 6,81 persen pada Februari 2021 menjadi 5,33 persen pada Februari 2025, tantangan keberlanjutan muncul yaitu ketergantungan terhadap sektor tambang belum teratasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Kaltim menurun menjadi 113.170 orang per Februari 2025, turun dari 128.460 orang empat tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 113.639 orang pun tidak memperlambat tren ini, dengan total angkatan kerja kini mencapai 2.123.156 orang dan pekerja aktif sebanyak 2.009.990 orang.

Namun, sektor pertambangan tetap menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja baru, menyerap tambahan 46.002 orang. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai bahwa keberhasilan menekan TPT belum mencerminkan ketahanan ekonomi jangka panjang.

“Penurunan TPT belum menjawab akar persoalan jika kita masih bertumpu pada sektor tambang. Kita butuh strategi ekonomi baru yang berbasis tren generasi muda dan teknologi,” ujar Agusriansyah.

Dirinya mendorong pemerintah daerah segera melakukan pemetaan sosial terhadap minat dan potensi angkatan kerja muda. Menurutnya, riset sosial harus menjadi dasar dalam menyusun program vokasi dan pelatihan kerja yang relevan khususnya di sektor non-tambang seperti digital kreatif, agritech dan wirausaha berbasis lokal.

“Misalnya, jika minat anak muda tinggi pada konten kreator atau YouTuber, pemerintah harus fasilitasi pelatihan produksi video dan sertifikasi digital. Bahkan, bisa dikembangkan ke program ekspor produk desa lewat kanal daring,” jelasnya.

Selain itu, dirinya menekankan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan arah pembangunan daerah. Dirinya menyebut, banyak lulusan sarjana yang tidak siap terjun ke dunia kerja karena kurikulum tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Kalau jurusannya tidak relevan, lulusan akan kesulitan masuk pasar kerja. Vokasi spesifik berbasis data industri adalah solusi,” katanya.

Sebagai langkah konkret, dirinya mendorong pembentukan cetak biru ketenagakerjaan non-tambang berbasis data lokal. Kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, akademisi dan pelaku usaha dinilai krusial untuk menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan.

“Kita tidak boleh hanya jadi penonton arah pasar kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal dan minat generasi muda,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)