Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memastikan pemenuhan akses listrik telah mencakup 193 desa dan 44 kelurahan telah terpenuhi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan pemenuhan tersebut tidak menggunakan satu pola yang sama. Penyediaan listrik disesuaikan dengan kondisi wilayah, terutama berkaitan dengan ketersediaan jaringan PLN.
“Untuk cakupan programnya, kebutuhan listrik sudah terpenuhi di 193 desa dan 44 kelurahan. Cara pemenuhannya mengikuti kondisi masing-masing wilayah, baik melalui jaringan PLN maupun dukungan pemerintah,” kata Arianto, Kamis (24/9/2026).
Bagi kawasan yang belum terjangkau jaringan PLN, pemerintah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai alternatif. Fasilitas tersebut turut dibangun pada sejumlah desa yang berada di kawasan terpencil atau remote area.
Menurut Arianto, penggunaan PLTS menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh layanan listrik.
“Di wilayah yang belum bisa dijangkau jaringan PLN, PLTS menjadi solusi yang kami gunakan. Beberapa pembangkit juga sudah dibangun untuk melayani masyarakat di daerah yang lokasinya cukup terpencil,” ujarnya.
Namun, terpenuhinya fasilitas pembangkit belum seluruhnya berarti kebutuhan daya masyarakat sudah mencukupi. Arianto mengakui sejumlah PLTS masih menghadapi keterbatasan kapasitas sehingga pasokan yang dihasilkan belum maksimal.
“Yang masih menjadi perhatian adalah kemampuan dayanya. Ada pembangkit yang sudah tersedia, tetapi kapasitas listriknya belum mampu mengikuti kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Salah satu proyek PLTS yang masih dalam tahap pembangunan berada di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Pembangkit komunal tersebut disiapkan untuk menambah dukungan terhadap kebutuhan listrik masyarakat setempat.
“Di Sepatin saat ini masih ada pembangunan PLTS komunal. Setelah pembangunannya selesai, kami berharap fasilitas tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan listrik warga,” tutur Arianto.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi DPMD Kukar untuk pengembangan program berikutnya. Peningkatan kapasitas pembangkit menjadi salah satu opsi yang akan direncanakan, terutama pada wilayah yang kebutuhan dayanya terus berkembang.
Langkah tersebut diharapkan membuat keberadaan PLTS tidak hanya memenuhi kebutuhan penerangan dasar, tetapi juga mampu menyediakan daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan memetakan kebutuhan daya di setiap lokasi, kemudian melihat kemungkinan peningkatan kapasitas pembangkit. Dengan begitu, pasokan listrik yang tersedia bisa lebih optimal dan mendekati kebutuhan masyarakat,” pungkas Arianto. (Adv/ DiskominfoKukar)
