AdvertorialDPRD Kaltim

Syarifatul Soroti Banjir Samarinda: Drainase Besar Tak Berguna Jika Tak Dirawat

×

Syarifatul Soroti Banjir Samarinda: Drainase Besar Tak Berguna Jika Tak Dirawat

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. (MH)

Pijar.asia | Samarinda – Meski pembangunan drainase berkapasitas besar terus dilakukan di Samarinda, banjir musiman tetap menjadi momok tahunan. DPRD Kaltim menilai akar persoalan justru terletak pada lemahnya manajemen pasca-pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengungkapkan bahwa fokus pembangunan fisik selama ini belum diimbangi dengan sistem perawatan yang memadai. Ia menekankan, persoalan banjir tak semata soal ukuran saluran, melainkan bagaimana saluran tersebut dikelola secara berkelanjutan.

“Selama ini kita sibuk membangun saluran besar, tapi lupa bahwa yang lebih penting adalah merawatnya. Kalau tidak dibersihkan, ya tetap jadi sumber genangan,” ujar Syarifatul kepada wartawan.

Ia menyoroti banyaknya saluran air di Kota Samarinda yang tersumbat lumpur dan sampah. Kondisi ini menurutnya menjadi penyebab utama air tidak mengalir dengan optimal saat hujan deras mengguyur kota.

Lebih lanjut, Syarifatul menilai proyek infrastruktur akan kehilangan fungsinya jika tidak disertai dengan sistem pemeliharaan yang konsisten. Ia meminta pemerintah daerah mengubah pola pikir, dari yang sekadar membangun menjadi pengelola yang aktif dan berkelanjutan.

“Pemerintah harus ubah pola pikir. Selesai bangun bukan berarti selesai tugas. Justru perawatan rutin itulah yang menentukan keberhasilan program,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar aliran sungai juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Perusahaan yang ambil manfaat dari sungai juga punya tanggung jawab moral dan sosial. Jangan biarkan pemerintah kerja sendiri, sementara sektor swasta diam,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia berharap ke depan arah kebijakan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penguatan sistem pengelolaan yang berkelanjutan agar anggaran publik benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (MH/Adv/DPRDKaltim)