Pijar.asia | Samarinda – Hari Sumpah Pemuda ke-96 menjadi momentum krusial bagi pemuda Kalimantan Timur (Kaltim) untuk bersatu dalam memperjuangkan kemajuan daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya ikrar pemuda sebagai landasan untuk mengatasi ketimpangan di sektor ekonomi, sosial dan budaya yang masih menghambat kemajuan Kaltim.
“Kita sudah berikrar bahwa kita satu nusa, yang berarti kita satu pulau mencakup semua elemen seperti Jong Java, Jong Sumatera dan Jong Celebes. Berikrar bahwa kita ini satu bangsa dengan ideologi, sosial dan budaya yang sama, serta satu bahasa yaitu bahasa Indonesia,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menekankan momentum Sumpah Pemuda ini seharusnya menjadi semangat bagi pemuda Kaltim untuk memajukan daerahnya. Dirinya mencatat masih adanya ketimpangan di Kaltim dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial maupun budaya.
“Saya pikir dengan adanya momentum Sumpah Pemuda, kita semua pemuda harus bersatu untuk memajukan Kalimantan Timur. Kita adalah bagian dari Indonesia, namun kita juga harus fokus pada kemajuan daerah kita,” ucapnya.
Dirinya juga menyoroti tema peringatan tahun ini, yaitu “Maju Bersama Indonesia Raya,” dan mempertanyakan sejauh mana Kaltim telah maju.
“Saya pikir kita belum sepenuhnya maju. Masih banyak ketimpangan yang terlihat terutama dalam masalah sosial, ekonomi dan budaya,” lanjutnya.
Di tengah melimpahnya sumber daya alam Kaltim, Hasanuddin mengungkapkan bahwa masalah sosial, ekonomi dan budaya masih kurang diperhatikan.
Dirinya mencontohkan sektor pendidikan yang setiap tahun menghadapi masalah serta sektor kesehatan yang masih berjuang melawan isu stunting menjadi dua masalah besar di provinsi ini.
“Kita lihat pendidikan, itu nyata sekali. Setiap tahun kita bermasalah. Selain itu, masalah kesehatan khususnya stunting, hingga Kaltim menjadi salah satu provinsi dengan masalah stunting tertinggi di nasional. Pada akhirnya, ini berkaitan dengan masalah kemiskinan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Hasanuddin menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif harus berfokus pada tiga aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang merupakan tolak ukur dari United Nations Development Program (UNDP). (Hsn/Adv/DPRDKaltim)
