Pijar.asia | Samarinda – Deru truk sampah dan tumpukan limbah yang menumpuk di gerbang masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan seolah menjadi alarm bagi warga Samarinda.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyuarakan kepedihan sekaligus harapan agar kota berjuluk “Kota Tepian” ini tak lagi tercekik sampah di ujung kota.
“Ini bukan sekadar tumpukan sampah, tapi pantulan citra kota kita,” ujarnya lantang. Menurut Sapto, sistem pengelolaan yang berjalan saat ini justru menciptakan beban ganda yang merusak lingkungan dan membiarkan peluang ekonomi tersia-sia.
Sapto menyoroti lemahnya koordinasi antar-lapisan pemerintahan dan partisipasi warga. “Pengelolaan sampah idealnya mulai dari rumah, RT, hingga kelurahan. Kita perlu membangun rantai yang tak mudah putus,” jelasnya. Dirinya menambahkan, pendekatan bottom-up dengan pelatihan daur ulang mandiri dapat mendorong kemandirian sekaligus menurunkan beban TPA.
Letak Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang kerap berjajar di dekat fasilitas umum, termasuk sekolah. Menteri Kesehatan pun pernah memperingatkan risiko kesehatan anak-anak yang sehari-hari terpapar bau tak sedap dan lalat. “Kita harus jaga hak siswa untuk belajar di lingkungan bersih,” tegas Sapto.
Di tengah gencarnya penegakan aturan, Sapto menegaskan edukasi publik sejatinya lebih dulu dijalankan. Ia mencontohkan program komunitas “RT Hijau” di Balikpapan yang sukses menekan volume sampah hingga 30% lewat pemilahan di sumber. “Regulasi tanpa pemahaman adalah kereta tanpa rel,” ujarnya.
Tak hanya soal kebersihan, Sapto membidik aspek ekonomi. Dari kompos hingga daur ulang plastik, sampah bisa menjadi bahan baku industri skala rumah tangga.
“Ekonomi sirkular bukan sekadar jargon, tapi peluang nyata. Mari kita rajut mitra antara pengolah, pelaku UMKM, dan pemerintah,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
