Pijar.asia | Samarinda – Seruan peningkatan kesejahteraan buruh kembali menggema di Hari Buruh Internasional, Kamis (01/05/2025) di Kalimantan Timur, suara itu datang dari Gedung Karang Paci, tempat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyuarakan satu hal yaitu potong birokrasi, naikkan upah buruh.
Politisi PAN itu menyebut kondisi buruh saat ini masih jauh dari kata layak. Menurutnya, upaya menaikkan pendapatan buruh tidak bisa hanya dibebankan kepada pengusaha, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah.
“Kesejahteraan buruh kita sekarang masih di bawah standar. Kami berharap agar pemerintah bisa lebih intensif berkomunikasi dengan pengusaha agar ada solusi konkret,” ujar Darlis.
Namun, dirinya tak sekadar meminta kenaikan gaji. Darlis mengusulkan pendekatan strategis, tekan biaya produksi pengusaha lewat pemangkasan birokrasi dan penghapusan pungutan yang tak relevan. Jika biaya-biaya non-operasional bisa ditekan, lanjutnya, ruang fiskal pengusaha akan cukup untuk menaikkan pendapatan buruh secara bertahap.
“Kalau pengurusan izin bisa lebih cepat, kalau biaya-biaya tak perlu bisa dihilangkan, maka itu bisa jadi kompensasi. Ujungnya, struktur pendapatan buruh bisa naik,” jelasnya.
Dalam pandangan Darlis, keseimbangan adalah kunci. Pemerintah harus memainkan peran politiknya tidak sekadar menjadi penonton antara tarik-ulur pengusaha dan pekerja.
“Jadi ada kompensasi antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah tekan biaya, pengusaha naikkan upah. Buruh sejahtera, usaha jalan,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
