Pijar.asia | Samarinda – Banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah di hilir Sungai Mahakam menjadi pengingat akan persoalan klasik Kalimantan Timur yaitu lemahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menilai penanganan banjir selama ini terlalu bertumpu pada solusi jangka pendek seperti pengerukan sungai, tanpa menyentuh akar masalah di kawasan hulu yang mengalami kerusakan ekologis serius.
“Masalahnya bukan hanya soal sedimentasi di sungai. Hulu kita rusak. Hutan gundul, daya serap air hilang. Jadi, banjir ini bukan kejutan, tapi konsekuensi,” kata Sugiyono.
Menurutnya, kawasan hulu Mahakam termasuk bagian dari ekosistem Heart of Borneo mengalami tekanan hebat akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Hilangnya vegetasi alami mengakibatkan air hujan langsung mengalir ke sungai, membawa serta lumpur dan sedimen yang mempercepat pendangkalan.
Salah satu titik yang paling terdampak adalah Teluk Kahabayi di kawasan Islamic Center Samarinda, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami sedimentasi masif. Meski pengerukan rutin dilakukan, Sugiyono menilai langkah tersebut tidak menyelesaikan masalah secara sistemik.
“Kalau kita tidak sentuh hulunya, pendangkalan ini akan terus terjadi. Reboisasi itu bukan pilihan, tapi keharusan,” ujarnya.
Dirinya pun mendorong Pemprov Kaltim untuk memperkuat kebijakan konservasi DAS, termasuk dengan alokasi anggaran yang lebih signifikan untuk rehabilitasi hutan dan reboisasi secara berkelanjutan. Baginya, konservasi adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih hemat dibandingkan penanganan banjir setiap tahun.
“Kita habiskan anggaran tiap tahun untuk keruk sungai, padahal kalau kita tanam pohon di hulu, itu bisa jadi solusi yang lebih murah dan berdampak panjang,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Sugiyono juga mengkritik lemahnya implementasi regulasi perlindungan lingkungan, terutama dalam pengawasan terhadap aktivitas perusakan kawasan lindung. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan DAS Mahakam.
“Pengelolaan DAS itu bukan sekadar proyek teknis, tapi soal tata kelola lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan. Ini tanggung jawab kolektif,” tandasnya.
Sebagai langkah awal, Sugiyono mendorong Pemprov dan kabupaten/kota membentuk peta jalan (roadmap) pemulihan ekosistem hulu yang terintegrasi, serta melibatkan komunitas lokal dalam upaya konservasi berbasis partisipatif. (MH/Adv/DPRDKaltim)
