Pijar.asia | Kutai Barat – Sejumlah proyek pembangunan strategis di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur 2024, lembaga legislatif ini turun langsung ke lapangan, Selasa-Rabu (20–21/5/2025), guna memastikan proyek-proyek tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dari akses jalan hingga jaringan listrik, pansus melakukan uji petik untuk mengecek progres fisik dan manfaat yang dirasakan warga.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan jaringan distribusi listrik di Kampung Barong Tongkok, Kutai Barat. Warga di kawasan ini selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan tanpa listrik memadai. Meski telah berkali-kali mengajukan permintaan ke PLN, respon tak kunjung datang.
“Pemprov Kaltim akhirnya turun tangan melalui APBD untuk membiayai jaringan listrik ini. Kini tiang-tiang listrik dan trafo sudah berdiri, dan proyeknya telah mendapat Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN,” ujar Firnadi Ikhsan, anggota Pansus LKPj.
Menurutnya, tinggal selangkah lagi yakni proses serah terima dari Pemprov ke PLN sebelum listrik resmi mengalir ke rumah-rumah warga.
“Ini layak diapresiasi. Proyek ini menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Tapi jangan berhenti di sini. Masih ada 110 desa di Kaltim yang belum menikmati listrik. Bahkan, jumlahnya bisa bertambah jika dihitung hingga level dusun dan RT,” tegas Firnadi.
Sementara itu, dalam perjalanan menuju lokasi proyek, pansus mendapati kondisi memprihatinkan pada akses jalan menuju Jembatan Martadipura, jembatan vital yang menghubungkan Kutai Kartanegara dan Kubar. Saat air sungai pasang, ruas jalan tersebut terendam cukup dalam, menyulitkan kendaraan yang melintas.
“Kami akan membawa hal ini ke Dinas PUPR. Ada kemungkinan kami rekomendasikan peninggian badan jalan agar akses tetap aman saat banjir pasang,” katanya.
Firnadi juga menegaskan bahwa kunjungan lapangan ini bukan sekadar simbolik. Pansus ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran benar-benar digunakan secara tepat dan berdampak langsung bagi warga.
“Uji petik ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Kami juga akan mencocokkan dokumen laporan pembangunan dengan fakta di lapangan. Jika ada ketidaksesuaian, tentu akan kami tindak lanjuti,” tandasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
