Pijar.asia | Samarinda – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2025–2029 dinilai sebagai momentum penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan provinsi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi harus menjadi ruang menyatukan visi antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta aspirasi masyarakat.
“Musrenbang RPJMD bukan hanya soal merancang rencana di atas kertas. Ini adalah forum untuk menyatukan langkah antarinstansi, antara eksekutif dan legislatif, demi menghadirkan kebijakan yang konkret dan bermanfaat langsung,” ujarnya saat ditemui.
Dalam forum tersebut, hadir pula Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, dan anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutim seperti Arfan, Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, dan Sulasih. Kehadiran lintas unsur ini dinilai Apansyah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun arah pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Apansyah juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan yang realistis dan responsif terhadap kondisi lapangan serta kemampuan fiskal daerah. Dirinya mengingatkan bahwa rencana pembangunan tidak boleh hanya mengedepankan ambisi, namun harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran serta kemampuan pelaksanaannya.
“Jika tidak realistis, rencana hanya akan jadi tumpukan dokumen tanpa dampak nyata. Kita ingin semua yang tertuang dalam RPJMD bisa benar-benar diwujudkan,” tegasnya.
Politisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan setelah perencanaan. Dirinya mendorong agar hasil Musrenbang ditindaklanjuti dengan program-program konkret, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan.
“Jangan sampai Musrenbang hanya menjadi acara seremonial tahunan. Evaluasi dan pelaksanaan hasilnya jauh lebih penting agar pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Apansyah mengajak seluruh pihak untuk aktif mengawal proses pembangunan, tidak hanya dalam tahap perencanaan tetapi juga dalam implementasi dan pengawasan, guna memastikan program berjalan konsisten dan tepat sasaran. (MH/Adv/DPRDKaltim)
