Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Ketimpangan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama di Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman.
Kondisi geografis yang didominasi kawasan rawa dan aliran sungai memperparah keterbatasan aksesibilitas serta layanan publik bagi warga setempat.
Dari total luas wilayah sekitar 42.201 hektare, sekitar 80 persen terdiri atas hutan rawa sekunder yang sulit dijangkau. Akibatnya, pembangunan fisik di desa ini memerlukan biaya besar dan perencanaan khusus agar manfaatnya bisa dirasakan merata.
Kepala Desa Muara Siran, Ishan Mashor, mengakui bahwa pembangunan jembatan dan penyediaan air bersih menjadi dua kebutuhan paling mendesak. Minimnya infrastruktur jalan membuat mobilitas warga terbatas, terutama saat musim hujan.
“Kondisi medan kami cukup berat. Karena itu, semenisasi jembatan kami jadikan prioritas agar warga bisa lebih mudah beraktivitas,” ujar Ishan, saat dikonfirmasi melalui via telepon Kamis (8/5/2025).
Di sisi lain, kebutuhan air bersih juga masih menjadi tantangan. Meskipun sudah dialihkan ke pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), layanan ini belum sepenuhnya optimal. Proses penyempurnaan sistem masih berjalan agar distribusinya menjangkau seluruh rumah tangga.
Pemerintah desa juga menyoroti pentingnya alat bantu usaha bagi nelayan, seperti perahu dan kawat tempirai. Sebagai desa yang menggantungkan ekonomi pada sektor perikanan, produktivitas warga sangat bergantung pada dukungan fasilitas kerja.
Tak hanya infrastruktur, desa ini juga menjalankan program sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga rentan. Program ini menjadi penyangga utama di tengah terbatasnya lapangan kerja tetap.
Namun keterbatasan anggaran desa masih menjadi kendala serius. Proyek semenisasi jembatan, misalnya, membutuhkan dana lebih dari Rp200 juta dan harus melalui proses lelang di tingkat kabupaten, yang kerap memakan waktu.
Lebih dari itu, Ishan juga menegaskan bahwa akses jalan penghubung antar desa perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Tanpa konektivitas memadai, pertumbuhan ekonomi dan potensi wisata lokal sulit untuk dikembangkan secara maksimal.
“Kalau akses jalan belum dibangun, bagaimana masyarakat bisa berkembang. Inilah yang terus kami perjuangkan,” tandas Ishan. (Adv)
