Pijar.asia | Samarinda – Ketahanan pangan nasional terancam jika pemerintah daerah tak segera bertindak. Di Kaltim, kondisi petani kian memprihatinkan. Lahan pertanian menyusut, pupuk langka, dan teknologi masih jauh dari jangkauan mereka.
Kondisi ini membuat anggota DPRD Kaltim, Damayanti, angkat bicara. Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai bahwa sektor pertanian di Kaltim belum mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Ia mendesak agar kebijakan yang berpihak pada petani segera dilahirkan.
“Program Presiden Prabowo itu jelas soal kemandirian dan ketahanan pangan. Tapi bagaimana bisa tercapai kalau lahan terus berkurang dan petani kita tak dibekali SDM serta teknologi yang memadai?” ucapnya.
Menurutnya, kelangkaan pupuk menjadi momok yang semakin menekan produktivitas petani. Ia menyebut bahwa setiap musim tanam, petani kerap kesulitan mendapatkan pasokan pupuk yang mencukupi.
“Ketika musim tanam tiba, pupuk menjadi kebutuhan utama. Tapi justru di saat itu pula pupuk langka. Ini seperti lingkaran setan yang terus berulang,” tegasnya.
Selain itu, Damayanti menyoroti buruknya infrastruktur pertanian, terutama jalan usaha tani. Ia menilai, akses jalan yang rusak atau tak memadai membuat biaya produksi membengkak dan menyulitkan distribusi hasil panen.
“Kalau jalan tani sudah bagus, distribusi hasil panen bisa lebih lancar. Petani bisa hemat biaya dan waktu. Ini seharusnya jadi prioritas pembangunan,” tambahnya.
Ia pun berharap Pemprov Kaltim tidak sekadar menjadikan pertanian sebagai wacana, melainkan sebagai sektor strategis yang benar-benar dikelola dengan serius.
“Pertanian adalah pengejaran kita yang paling bijaksana. Karena pada akhirnya, pertanianlah yang memberi makan bangsa ini,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
