Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan akses layanan kesehatan di Kalimantan Timur kembali mencuat, seiring minimnya jumlah dokter spesialis yang tersedia di wilayah pedalaman dan terluar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai persoalan ini bukan hanya menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, tapi juga karena lemahnya tata kelola rekrutmen dan regulasi kepegawaian yang belum berpihak pada daerah.
“Masalah kekurangan dokter spesialis ini bukan sekadar karena formasi yang terbatas, tapi juga karena proses rekrutmen yang rumit dan berbelit, termasuk kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Sarkowi saat ditemui.
Menurutnya, kebutuhan dokter spesialis seharusnya dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk dan kebutuhan layanan medis di tiap wilayah. Namun, hingga kini, peningkatan jumlah dokter belum mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, terutama di kawasan yang sulit dijangkau.
Sarkowi menyebut, DPRD Kaltim telah mendorong Universitas Mulawarman (Unmul) agar lebih proaktif menjaring calon dokter dari daerah 3T. Dirinya menilai bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam rekrutmen tenaga medis sangat penting untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih adil.
“Kami sudah sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unmul agar proses rekrutmen ke depan lebih menyasar anak-anak daerah. Mereka yang berasal dari pedalaman akan lebih punya komitmen untuk kembali mengabdi di wilayah asalnya,” ungkap Sarkowi.
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil. Sarkowi mengungkapkan bahwa meski kuota penerimaan untuk calon dokter dari daerah terpencil ditingkatkan tahun lalu, jumlah pendaftar justru menurun.
“Ini menunjukkan bahwa strategi kita belum tepat. Ada kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Perlu pendekatan baru,” imbuhnya.
Dirinya mengusulkan agar Pemprov Kaltim bersama instansi terkait merancang sistem rekrutmen tenaga kesehatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Tak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas serta keberpihakan pada daerah yang selama ini tertinggal secara layanan medis.
“Ini harus dibicarakan serius. Kalau tidak ada perencanaan rekrutmen yang matang dan sesuai kebutuhan daerah, maka krisis ini akan terus berulang,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata Sarkowi, akan terus mendorong adanya reformasi sistem rekrutmen tenaga medis, sekaligus memastikan setiap warga, terutama yang tinggal di pelosok, mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang setara. (MH/Adv/DPRDKaltim)
