Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Upaya memperkuat konektivitas antardaerah di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius pemerintah. Guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud melakukan peninjauan langsung ke jalan poros penghubung Kutai Kartanegara (Kukar) – Kutai Barat (Kubar), Jumat (20/6/2025).
Ruas jalan tersebut merupakan jalur vital yang tak hanya menghubungkan Kukar dan Kubar, tetapi juga menjadi akses utama menuju Mahakam Ulu (Mahulu) serta memiliki potensi strategis sebagai jalur alternatif menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dari arah barat.
Menurut Gubernur Rudi Mas’ud, kunjungan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk konkret komitmen eksekutif dan legislatif dalam merespons langsung keluhan masyarakat mengenai infrastruktur dasar.
“Kami tidak ingin ada lagi ketimpangan antara kota dan pedalaman. Jalan yang layak adalah hak seluruh rakyat,” ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan jalan nasional di wilayah ini. Pemerintah juga telah merancang sejumlah langkah strategis, salah satunya usulan pembangunan jalan baru yang menghubungkan Resak (Kubar) ke Petung (Penajam Paser Utara), guna mendukung konektivitas langsung ke kawasan IKN.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kunjungan ini penting sebagai jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan pembangunan.
“Dengan melihat langsung kondisi jalan, kami dapat menyusun kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Peninjauan difokuskan pada titik-titik rawan kerusakan, termasuk ruas Loa Janan–Tenggarong, Senoni–Kota Bangun, Muara Leka, Muara Muntai, hingga kawasan Nayan dan Blusuh. Penanganan juga akan menyasar jalur Barong Tongkok, Mentiwan, Tering hingga ke batas Mahulu dan Kalimantan Tengah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim, Runandar, menjelaskan bahwa berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, sejumlah kegiatan pemeliharaan rutin jalan nasional telah terjadwal untuk tahun ini. Proses perencanaan diklaim akan diselaraskan dengan hasil tinjauan lapangan guna meningkatkan efektivitas pembangunan.
Pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim berkomitmen untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pemerataan wilayah. Kehadiran jalan yang baik dan memadai bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga bagian dari strategi membangun konektivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik antarwilayah di Kaltim. (MH/Adv/DPRDKaltim)
