Pijar.asia | Samarinda – Peraturan Gubernur (Pergub) No. 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah, sering disebut sebagai sumber permasalahan terhadap penyaluran bantuan yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu kekeh mendorong agar Pergub No. 49 Tahun 2020 segera direvisi lantaran dinilai menghambat realisasi usulan rakyat.
“Ya Pergub ini sangat menghambat terhadap proses merealisasikan usulan-usulan rakyat. Terutama usulan bantuan yang bukan berada dalam kewenangan Provinsi,” kata Bahar.
Legislator Kaltim ini juga menerangkan, salah satu poin yang bermasalah dalam Pergub ini adalah ketentuan pembatasan pemberian bantuan keuangan oleh provinsi.
“Di dalam Pergub ini, ada ketentuan minimal alokasi bantuan keuangan. Ketentuan besaran bantuan keuangan minimal Rp 2,5 miliar atau yang sudah direvisi baru-baru ini sudah turun menjadi Rp 1,5 miliar,” terang Bahar.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan bahwa, sangat sulit memberikan bantuan-bantuan yang nilainya berada di bawah nominal aturan Pergub tersebut.
“Misalnya usulan masyarakat terhadap bantuan perbaikan jalan yang berada pada kisaran Rp 200-300 juta. Itu tidak dapat kami bantu melalui kewenangan provinsi. Karena berbenturan dengan regulasi tersebut,” ucap Bahar.
Ia pun berharap pada kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim saat ini, untuk segera merevisi Pergub tersebut. Namun pihaknya juga komitmen akan terus kekeh menyuarakan dan mendorong revisi Pergub tersebut.
“Ya untuk Pj gubernur Pak Akmal Malik kami akan menemui dan mendorong agar Pergub ini segara direvisi,” kata Bahar.
Kendati demikian, sambung Bahar, tidak jadi masalah ketika Pergub ini tetap berlaku. Namun, yang perlu direvisi itu hanya poin batasan bantuan keuangan oleh provinsi yang semulanya Rp 1,5 Miliar itu bisa menjadi 0.
“Sehingga tidak ada batasan nominal untuk merealisasikan bantuan kepada rakyat,” tutup Bahar. (MF/Adv/DPRDKaltim)
