Pijar.asia | Samarinda – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat ke permukaan. Meski daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat energi nasional, masyarakat justru kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti minyak dan gas. Kondisi ini pun memantik reaksi keras dari DPRD Provinsi Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, secara tegas meminta agar PT Pertamina diaudit secara menyeluruh. Dirinya menilai kelangkaan ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, tetapi bisa jadi bagian dari persoalan tata kelola yang lebih dalam, apalagi setelah munculnya kabar penangkapan salah satu pejabat tinggi perusahaan energi milik negara tersebut.
“Pertamina harus menjadi sorotan tajam. Apalagi dengan adanya kasus penangkapan Dirut-nya, ini momentum penting untuk investigasi menyeluruh. DPR RI juga kabarnya akan turun langsung,” ungkapnya.
Menurutnya, distribusi energi ke Kaltim seharusnya tidak menjadi masalah, sebab kuota yang diberikan pemerintah pusat dinilai sudah sesuai. Namun kenyataannya, kelangkaan tetap terjadi bahkan di wilayah yang dekat dengan pusat produksi.
“Kalau pembagian BBM dan gas itu sudah sesuai aturan, kenapa bisa langka? Ini ada yang tidak beres. Apalagi terjadi justru setelah petinggi Pertamina ditangkap. Masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Dirinya melihat situasi ini sebagai cerminan dari rapuhnya sistem distribusi energi nasional yang selama ini berjalan. Namun di balik krisis, ia melihat peluang untuk perubahan besar.
“Inilah awal dari reformasi tata kelola energi. Kita harus jadikan ini titik balik. Warga Kaltim, yang hidup di tengah sumber daya alam, tidak boleh kekurangan BBM atau gas. Itu ironi,” lanjutnya.
Dirinya juga menyinggung daya beli masyarakat Kaltim yang menurutnya tergolong tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kelangkaan bukan karena ketidakmampuan ekonomi warga, tetapi lebih kepada persoalan distribusi dan manajemen pasokan.
“Warga Kaltim secara ekonomi mampu membeli BBM kualitas tinggi. Bahkan di atas Pertamax pun masih sanggup. Jadi tidak ada alasan kelangkaan ini dianggap karena rendahnya konsumsi atau daya beli,” katanya.
Akhir, dirinya menyerukan pentingnya investigasi tuntas dan transparan, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka atas energi secara adil dan berkelanjutan.
“Yang kita perjuangkan sederhana: masyarakat harus dapat akses energi tanpa hambatan. Itu hak mereka. Kalau ada yang bermain, harus diungkap tuntas,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
