Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan pembangunan antarwilayah kembali menjadi cermin nyata belum meratanya perhatian pemerintah provinsi terhadap kawasan pesisir. Kutai Timur (Kutim), sebagai salah satu daerah dengan garis pantai yang luas dan potensi kelautan tinggi, dinilai masih luput dari agenda pembangunan strategis, khususnya di sektor infrastruktur perikanan dan energi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyatakan bahwa selama ini pembangunan lebih banyak tersentralisasi di kawasan perkotaan. Padahal, masyarakat pesisir Kutim juga menyumbang peran besar dalam menjaga ketahanan pangan laut bagi daerah bahkan nasional.
“Pesisir kita masih tertinggal secara sistematis. Tidak cukup hanya bicara potensi, yang dibutuhkan adalah dukungan nyata dalam bentuk infrastruktur,” katanya.
Dirinya menyoroti kebutuhan mendesak pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor kelautan. Menurutnya, fasilitas ini bukan hanya mendukung aktivitas nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri maritim yang lebih kuat dan inklusif.
“Pelabuhan ini akan menjadi pusat hilirisasi hasil laut. Bisa menciptakan lapangan kerja, mendorong UMKM pesisir, dan mengurangi ketimpangan ekonomi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Nurhadi juga menekankan pentingnya solusi untuk krisis bahan bakar yang berkepanjangan di wilayah pesisir Kutim, seperti Sangatta dan Sangkulirang. Dirinya menyebut, nelayan di sana harus menghadapi kelangkaan BBM secara rutin, yang berdampak langsung pada aktivitas melaut.
“Energi adalah tulang punggung sektor kelautan. Bagaimana nelayan bisa beroperasi kalau BBM langka setiap minggu? Kami mendesak pembangunan SPBU khusus di kawasan pesisir,” ujarnya.
Dalam pandangannya, strategi pembangunan Kalimantan Timur harus lebih berpihak pada kebutuhan lokal, bukan sekadar mengikuti pola urbanisasi. Pemerintah provinsi, tegasnya, harus mulai menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis kawasan, bukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk atau aksesibilitas.
“Kalau kita terus menunda pembangunan pesisir, maka ketimpangan akan terus membesar. Ketahanan pangan dan energi tidak mungkin tercapai tanpa keadilan infrastruktur,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
