Pijar.asia | Samarinda – Kebakaran yang melanda ruang shaft kabel di Hotel Atlet Samarinda, kawasan Gelora Kadrie Oening, pada 18 Juni 2025, kembali membuka tabir lemahnya sistem manajemen aset milik pemerintah daerah. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar insiden teknis, melainkan cermin dari persoalan struktural dalam tata kelola bangunan publik.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa insiden kebakaran tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi total dalam pengelolaan aset. Dirinya menyoroti minimnya perhatian terhadap pemeliharaan gedung yang dibangun dengan dana publik.
“Kita bicara soal tanggung jawab terhadap uang rakyat. Gedung seperti Hotel Atlet itu dibangun bukan untuk dibiarkan rusak karena kurang dirawat,” kata Sapto dalam keterangannya.
Sapto menilai sistem pemeliharaan gedung pemerintah selama ini lebih bersifat reaktif ketimbang preventif. Menurutnya, manajemen aset yang baik bukan hanya soal pembangunan fisik yang megah, tetapi juga keberlanjutan fungsi dan keamanan bangunan melalui perawatan rutin yang terencana.
Dirinya menyarankan Pemprov Kaltim untuk menetapkan standar operasional pemeliharaan yang ketat dan terjadwal, termasuk pengalokasian anggaran khusus untuk pengecekan teknis berkala.
“Audit teknis setiap tiga bulan itu ideal. Jangan tunggu insiden baru sibuk evaluasi,” tegasnya.
Kebakaran di Hotel Atlet juga menjadi pengingat bahwa gedung publik yang memiliki fungsi strategis seperti mendukung kegiatan olahraga dan acara nasional harus dikelola dengan sistem keselamatan yang terstandar tinggi. Sapto mengingatkan agar insiden ini tidak dianggap sepele.
“Kalau kita siapkan fasilitas untuk event nasional, maka kualitas pengelolaannya juga harus nasional. Sistem keamanannya tidak boleh kompromi,” tambahnya.
Terkait penyebab kebakaran, Sapto mengimbau masyarakat agar menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang dan tidak berspekulasi.
“Kita harus berikan ruang kepada tim penyelidik untuk bekerja. Jangan membuat asumsi yang bisa menyesatkan publik,” tuturnya.
Dengan insiden ini, DPRD Kaltim mendorong agar Pemprov menjadikan Hotel Atlet sebagai studi kasus pembelajaran. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh gedung milik daerah, terutama yang berisiko tinggi, dinilai mendesak untuk mencegah terulangnya bencana serupa. (MH/Adv/DPRDKaltim)
