Pijar.asia | Samarinda – Di tengah polemik penunggakan gaji karyawan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda, sikap bungkam manajemen justru memperkeruh suasana. Alih-alih membuka ruang dialog, pihak rumah sakit disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut hak dasar para tenaga kerja medis.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan kekecewaannya lantaran upaya pemanggilan resmi untuk membahas persoalan tersebut tidak direspons manajemen RSHD.
“Kami prihatin karena manajemen RSHD tak kooperatif dan bahkan menghindar ketika kami ingin membahas tunggakan gaji,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi IV sudah menjadwalkan pertemuan resmi untuk menyelesaikan konflik yang telah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, pihak RSHD belum menunjukkan kesiapan hadir.
“Kalau terus begini, kami akan ambil langkah hukum. Tidak bisa dibiarkan,” ancam politisi yang akrab disapa Owi itu.
Ironisnya, RSHD sebagai institusi layanan kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan justru terseret isu ketenagakerjaan yang dinilai mencederai hak-hak buruh. Karyawan yang digaji tidak tepat waktu tentu akan terdampak secara finansial dan mental, terlebih di sektor krusial seperti layanan kesehatan.
Owi menambahkan, DPRD berkomitmen penuh mengawal kasus ini. “Ini bukan sekadar soal administrasi atau manajemen, ini soal keadilan bagi para pekerja. Kami akan pastikan semuanya diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
