Pijar.asia | Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim), provinsi dengan populasi mendekati 4 juta jiwa, kini menghadapi krisis kesehatan serius akibat kekurangan tenaga dokter yang tajam. Dengan jumlah dokter yang hanya separuh dari kebutuhan ideal, masyarakat di daerah terpencil kesulitan mendapatkan layanan medis yang memadai.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga seorang dokter dan pengajar, mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini. Berdasarkan data yang ia paparkan, saat ini Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Angka tersebut jauh dari standar ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Kaltim yang mencapai 4 juta, seharusnya provinsi ini memiliki setidaknya 4.000 dokter.
“Artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” jelas Andi, politisi Partai Golkar yang selama ini vokal dalam isu kesehatan.
Namun, persoalan ini bukan hanya soal kekurangan jumlah dokter. Andi menyoroti masalah lain yang memperburuk situasi, yaitu distribusi tenaga medis yang tidak merata. Dari total 2.000 dokter di Kaltim, sekitar 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Sementara itu, masyarakat di daerah pedalaman kerap kesulitan mengakses layanan kesehatan karena minimnya tenaga medis.
“Distribusi yang tidak seimbang ini membuat daerah-daerah terpencil semakin tertinggal. Akses layanan kesehatan di sana sangat terbatas, sehingga banyak warga yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan,” ujar Andi.
Andi juga menambahkan, dari 2.000 dokter yang ada, 800 di antaranya adalah dokter spesialis. Namun, mayoritas dokter spesialis memilih praktik di kota-kota besar yang menawarkan fasilitas dan kesejahteraan lebih menjanjikan. “Sulit menyalahkan mereka yang enggan bertugas di daerah terpencil dengan kondisi fasilitas yang masih jauh dari layak,” tambah Andi.
Menurut Andi, solusi untuk mengatasi masalah ini ada di tangan pemerintah. Ia menyerukan agar pemerintah meningkatkan investasi di bidang infrastruktur kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil, serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di wilayah-wilayah tersebut.
“Tugas pemerintah adalah memastikan fasilitas di daerah terpencil memadai dan menarik bagi dokter. Tanpa langkah konkret, kesenjangan ini akan terus memperlebar jurang antara perkotaan dan pedesaan,” tegasnya.
Krisis dokter di Kaltim ini mendesak untuk segera ditangani. Jika dibiarkan, ketimpangan layanan kesehatan ini akan terus menghambat akses kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Kaltim. (Hsn/Adv/DPRDKaltim)
