Pijar.asia | Samarinda – Setelah sekian lama berjuang di bawah bayang-bayang ketimpangan kesejahteraan, guru swasta di Kalimantan Timur akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Melalui program Jospol Pemprov Kaltim menggulirkan insentif bulanan sebesar Rp 500 ribu kepada para guru swasta.
Bagi sebagian besar guru swasta, program ini lebih dari sekadar bantuan finansial. Ini adalah bentuk pengakuan atas kontribusi mereka yang selama ini berjalan dalam keterbatasan fasilitas dan pendapatan.
Program Jospol digagas oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sejak awal masa kepemimpinannya dan mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut program ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan yang kerap luput dari perhatian.
“Insentif ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap perjuangan guru-guru swasta. Kami berharap program ini berkelanjutan dan bisa ditingkatkan,” ujar Salehuddin.
Menurutnya, banyak guru swasta yang mengabdi dengan gaji yang jauh dari kata layak. Apalagi, jenjang SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota seringkali tidak memiliki alokasi anggaran khusus bagi tenaga pendidik non-PNS.
Dalam jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong agar insentif ini tidak hanya berhenti pada tahun anggaran 2025. Salehuddin menyebut pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 harus menjadi momentum untuk memperluas jangkauan program dan menaikkan nominal bantuan.
“Pendidikan yang adil harus dimulai dari kesejahteraan guru. Tidak boleh ada diskriminasi hanya karena mereka mengajar di sekolah swasta,” tegasnya.
Dengan adanya program ini, para guru swasta kini memiliki harapan baru untuk menjalankan tugas mengajar dengan lebih tenang dan fokus. Banyak yang berharap, kehadiran program Jospol menjadi langkah awal untuk reformasi lebih besar dalam dunia pendidikan non-negeri di Kalimantan Timur. (MH/Adv/DPRDKaltim)
