Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan pembangunan di wilayah pedalaman kembali mencuat ke permukaan. Di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut dan Kenohan, minimnya akses infrastruktur dinilai menjadi hambatan serius bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ketiga kecamatan ini selama bertahun-tahun disebut berada dalam kondisi terpinggirkan, baik dari segi pembangunan jalan maupun konektivitas antarwilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai ketimpangan ini telah berlangsung terlalu lama.
“Masalahnya bukan hanya jalan rusak, tetapi tentang keterisolasian warga dari pusat-pusat layanan publik,” ujar Salehuddin, yang berasal dari daerah pemilihan Kukar.
Menurutnya, warga di wilayah hulu masih menggantungkan mobilitas mereka pada moda transportasi sungai, termasuk feri, yang tidak selalu andal dan berisiko memperlambat distribusi logistik serta memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok.
Data anggaran menunjukkan bahwa alokasi untuk perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut masih jauh dari memadai. Rencana peninggian badan jalan yang diusulkan sebesar Rp50 miliar dalam APBD Kukar 2025, hanya terealisasi Rp20 miliar. Itu pun belum mencakup perbaikan jembatan atau pembangunan jalur penghubung baru.
“Ini menunjukkan bahwa kawasan hulu belum menjadi prioritas. Padahal aktivitas masyarakat di sana tinggi, terutama saat momentum Ramadan dan hari besar lainnya,” kata Salehuddin.
Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa ketimpangan pembangunan bukan hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memperlebar jurang ekonomi antarwilayah.
Dirinya menyarankan pendekatan pembangunan yang lebih strategis, termasuk memanfaatkan skema pinjaman daerah seperti melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), agar pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD tahunan yang terbatas.
“Infrastruktur itu investasi. Jangan dilihat sebagai beban anggaran. Kita butuh langkah besar dan berani untuk mempercepat konektivitas di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan,” tegasnya.
Salehuddin juga menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menjembatani kesenjangan ini. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan perlu diperkuat agar pembangunan di hulu Kukar tidak semakin tertinggal dibandingkan dengan kawasan pesisir atau perkotaan.
“Kalau kita bicara tentang keadilan pembangunan, maka pemerataan itu harus menjadi tindakan nyata, bukan sekadar jargon politik,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
