Pijar.asia | Samarinda – Saat malam menyelimuti Mahakam Ulu, alur sungai menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat pedalaman. Di atas perahu-perahu kecil yang melawan arus deras, logistik kebutuhan pokok bergerak perlahan. Namun, di balik perjalanan panjang itu, ada realitas yang terus membebani: tingginya biaya distribusi akibat minimnya akses jalan darat yang layak.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, dengan nada tegas menyuarakan kegelisahan masyarakat. Ia menyoroti lambannya progres perbaikan jalan darat di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Status jalan menjadi kendala utama,” ujar Ekti, saat ditemui di sela-sela kegiatannya. Menurutnya, ketidakjelasan status jalan, apakah termasuk jalan nasional, provinsi, atau kabupaten, kerap menghambat pengalokasian anggaran pembangunan.
Ekti menjelaskan bahwa jalan yang berstatus non-nasional dapat dibiayai melalui APBD kabupaten, provinsi, atau bahkan APBN. Namun, jika status jalan telah ditetapkan sebagai jalan nasional, maka anggarannya hanya dapat dialokasikan melalui APBN. Situasi ini, katanya, sering kali membuat progres pembangunan terhambat.
“Masalah ini membutuhkan sinergi lintas lembaga. Kita harus memperkuat koordinasi dengan delapan anggota DPR RI asal Kaltim untuk memperjuangkan anggaran di tingkat pusat,” ungkapnya.
Menurut Ekti, jalan darat Kubar-Mahulu memiliki peran strategis dalam menekan biaya transportasi logistik yang selama ini bergantung pada jalur sungai Mahakam. Dengan perbaikan jalan, biaya distribusi bisa ditekan, sehingga harga kebutuhan pokok di pedalaman menjadi lebih terjangkau.
Bagi masyarakat pedalaman, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi kehidupan. Jalan ini menjadi penghubung antara keterisolasian dan kesejahteraan, antara kebutuhan pokok dan ketersediaan logistik.
Ekti menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sinergitas harus diwujudkan agar program perbaikan jalan ini tidak berhenti sebagai wacana belaka.
“Yang memilih mereka adalah masyarakat Kaltim. Jadi tanggung jawab besar ada di pundak para wakil rakyat. Ini tentang memastikan pembangunan hadir hingga pelosok,” tegas Ekti.
Di tengah berbagai tantangan, harapan masyarakat pedalaman tetap menggema. Jalan Kubar-Mahulu tidak hanya menjadi akses logistik, tetapi juga simbol hadirnya keadilan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.
“Masyarakat pedalaman tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin jalan yang layak, yang bisa membuat kehidupan mereka sedikit lebih mudah,” ujar Ekti menutup pembicaraan.
Bagi masyarakat di sepanjang Mahakam, malam akan tetap berlalu bersama alur sungai. Namun, harapan mereka akan jalan darat yang layak kini bergantung pada langkah nyata pemerintah. (MF/Adv/DPRDKaltim)
