AdvertorialDPRD Kaltim

Fokus Konstruksi, Keselamatan Terabaikan: Kritik Nurhadi Terhadap Proyek Pantai Balikpapan

×

Fokus Konstruksi, Keselamatan Terabaikan: Kritik Nurhadi Terhadap Proyek Pantai Balikpapan

Sebarkan artikel ini
Sekertaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Ist)

Pijar.asia | Samarinda – Dalam suasana penuh kekhawatiran, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengungkapkan bahwa pembangunan pemecah ombak di Pantai Balikpapan saat ini masih jauh dari konsep manajemen keselamatan yang ideal.

Meskipun pengerjaan fisik proyek berjalan dengan baik, kurangnya langkah antisipatif membuat potensi risiko bagi pengunjung kian membesar, terutama di kala akhir pekan saat kepadatan wisatawan mencapai puncaknya.

Nurhadi mengkritik pelaksanaan proyek yang hanya mengutamakan aspek konstruksi tanpa menyediakan kesiapan penanganan situasi darurat.

“Pembangunan pemecah ombak ini sangat saya sayangkan. Selama proyek berjalan, tidak ada langkah penyelamatan atau antisipasi risiko yang memadai. Mereka hanya fokus pada pekerjaan fisik tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang bisa terjadi,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Pantai Balikpapan yang kerap dipadati pengunjung, terutama pada akhir pekan, menjadi sorotan. Banyak wisatawan yang datang tidak sepenuhnya memahami kondisi dan dinamika pantai, sehingga kehadiran pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi setiap potensi bahaya yang mungkin terjadi.

“Pengawasan ekstra harus diberikan kepada pengunjung, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kondisi pantai ini,” terangnya.

Dalam upayanya mempertinggi standar keselamatan di kawasan pantai, Nurhadi mengimbau agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan segera meningkatkan kesiagaan petugas, terutama pada hari-hari puncak kunjungan.

“BPBD harus siap dengan segala kemungkinan, terutama saat pengunjung membludak pada Sabtu dan Minggu. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan wisatawan,” ucapnya.

Tak hanya BPBD, Nurhadi juga menyoroti pentingnya melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) serta relawan setempat. Sinergi antara instansi pemerintah, relawan, dan masyarakat dinilai sebagai kunci utama untuk menciptakan zona pantai yang aman dan tertata, sekaligus memberikan rasa aman kepada para pengunjung.

Nurhadi berharap agar pemerintah kota segera mengambil langkah konkrit dengan bekerja sama bersama pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sistem pengamanan dan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya penting selama berlangsungnya proyek, tetapi juga sebagai wujud perhatian serius terhadap keselamatan publik di masa mendatang. (MH/Adv/DPRDKaltim)