Pijar.asia | Balikpapan – Harapan lama warga Balikpapan untuk bebas dari kemacetan dan kecelakaan di kawasan simpang Muara Rapak semakin mendekati kenyataan. Proyek pembangunan flyover yang telah lama dinantikan kini masuk dalam tahap percepatan, dengan pembebasan lahan sebagai langkah krusial menuju pembangunan fisik.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan proses pembebasan lahan tuntas pada tahun 2025. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik flyover dapat dimulai pada 2026.
“Tanpa pembebasan lahan, pembangunan tidak bisa dimulai. Ini adalah kunci utama dari keseluruhan proyek,” ungkapnya.
Menurutnya, proses penetapan lokasi (Penlok) menjadi fokus utama saat ini. DPRD bersama Pemprov tengah mendorong agar penlok segera rampung, dengan dukungan anggaran dari APBD Murni 2025. Sementara itu, anggaran untuk pembayaran lahan diharapkan masuk dalam APBD Perubahan tahun yang sama.
Flyover Muara Rapak bukan hanya proyek infrastruktur biasa. Di balik beton dan rangka baja yang akan dibangun, tersimpan harapan ribuan warga yang setiap hari berjibaku dengan kemacetan dan risiko kecelakaan di persimpangan paling sibuk di Balikpapan ini.
“Ini bukan semata proyek beton. Ini adalah tentang keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan masyarakat,” terangnya.
Meski DPRD Kaltim turut aktif dalam pengawalan, proyek ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Abdulloh memastikan, sinergi antara legislatif dan eksekutif akan terus diperkuat demi kelancaran pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Menariknya, flyover Muara Rapak hanyalah salah satu dari deretan proyek ambisius yang tengah disusun DPRD Kaltim. Coastal road, pelebaran jalan Sepinggan–Manggar dan jembatan Kampung Baru–Kariangau juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan infrastruktur provinsi.
Namun, Abdulloh menegaskan bahwa flyover Muara Rapak tetap menjadi yang paling progresif dan mendesak untuk direalisasikan.
“Jika proyek ini berhasil, ini bisa menjadi contoh bahwa kolaborasi antara pemerintah dan legislatif mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
