Pijar.asia | Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pemerintah pusat sebagai solusi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, menghadapi tantangan serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Rendahnya animo masyarakat menjadi indikator lemahnya efektivitas implementasi program tersebut di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke Sekolah Rakyat Rintisan di SMAN 16 Samarinda. Dari kuota 75 peserta, baru tiga siswa yang tercatat mendaftar.
“Jangan sampai kesempatan ini tersia-siakan. Pemerintah pusat sudah menyediakan fasilitas pendidikan ini secara penuh. Tapi kalau tidak ada siswa, programnya bisa gagal dijalankan,” ujar Darlis.
Kondisi ini, menurut Darlis, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program. Dirinya menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum cukup aktif dan progresif dalam mendorong partisipasi masyarakat.
“Kadang-kadang, kita harus memakai cara yang lebih tegas, tentu bukan paksaan fisik, tetapi pendekatan sistematis yang mampu menggugah kesadaran masyarakat. Karena banyak yang terjebak dalam pola pikir bahwa kemiskinan adalah takdir,” tegasnya.
Darlis menyebutkan bahwa tanpa keterlibatan aktif pemda, program-program pusat berpotensi hanya menjadi formalitas di atas kertas. Ia mendesak agar Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret agar Sekolah Rakyat bisa berfungsi sebagai solusi nyata bagi keluarga miskin di Bumi Etam.
“Program ini bertujuan baik, dan manfaatnya besar. Kita tidak boleh membiarkannya berlalu begitu saja tanpa hasil,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
