Pijar.asia | Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti fenomena ribuan bangku kosong di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Samarinda pada awal tahun ajaran 2025/2026. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kondisi tersebut sebagai peringatan serius bagi dunia pendidikan dasar negeri yang mulai kehilangan kepercayaan publik.
“Ini menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, mutu layanan, dan tata kelola SD negeri,” tegas Darlis saat dikonfirmasi.
DPRD melihat bahwa meskipun jumlah kursi yang tersedia di SD negeri tergolong tinggi, nyatanya justru sekolah swasta yang mengalami lonjakan pendaftar. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang dianggap lebih berkualitas dan terpercaya.
Menurut Darlis, faktor kualitas pendidikan menjadi alasan utama masyarakat beralih ke sekolah swasta. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang relatif stabil membuat banyak orang tua merasa mampu menyekolahkan anaknya di lembaga swasta demi pelayanan dan fasilitas yang lebih baik.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan terus menurun, sekolah negeri akan semakin kehilangan relevansi. Dalam jangka panjang, bisa saja ada kebijakan penutupan sekolah karena minimnya murid,” ujar legislator dari Dapil Samarinda tersebut.
DPRD Kaltim juga menilai perlunya strategi perbaikan citra sekolah negeri, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembaruan kurikulum, hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang selama ini dianggap tertinggal dibanding sekolah swasta.
“Sekolah negeri harus bisa bersaing dan memberikan pelayanan yang profesional. Tidak bisa lagi mengandalkan status ‘gratis’ tanpa jaminan kualitas,” kata Darlis.
Pihaknya menyatakan akan mendorong Dinas Pendidikan untuk segera menyusun langkah-langkah strategis guna menahan laju penurunan minat masyarakat terhadap sekolah negeri, termasuk membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah, komite pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil.
“Kita tidak ingin sekolah negeri hanya jadi pelengkap. Harus ada perombakan kebijakan agar bisa kembali menjadi pilihan utama masyarakat,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
