Pijar.asia | Samarinda – Banjir yang kerap melanda Samarinda bukan sekadar persoalan lokal. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa masalah banjir yang menghantui ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini adalah dampak dari pengelolaan lingkungan yang tidak hanya terjadi di dalam kota, tetapi juga di daerah sekitar, terutama Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Banjir di Samarinda bukan masalah satu pihak. Aliran air dari kabupaten sekitar, terutama Kutai Kartanegara, berkontribusi besar pada volume air yang masuk ke kota saat musim hujan,” ujar Darlis.
Kondisi ini menyoroti pentingnya koordinasi antar pemerintah kota, kabupaten dan provinsi dalam mengelola tata ruang dan sumber daya air secara terpadu. Namun, menurut Darlis, perencanaan yang kurang matang dalam pengelolaan lingkungan dan aliran air di wilayah sekitar turut memperburuk situasi.
“Kalau Kutai Kartanegara mengalami peningkatan volume air, air itu tidak berhenti di sana. Dia terus mengalir dan bisa menyebabkan banjir di Samarinda,” jelasnya.
Darlis pun mengingatkan bahwa pengelolaan banjir harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, termasuk perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai dan konservasi air. Tidak hanya itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan agar risiko banjir bisa ditekan.
“Banjir ini masalah bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam merawat lingkungan,” katanya.
Dengan kompleksitas persoalan ini, Darlis berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengambil peran sentral dalam menjembatani koordinasi lintas daerah.
“Tanpa sinergi kuat antara Pemprov, Pemkot Samarinda, dan Kutai Kartanegara, persoalan banjir sulit diatasi secara tuntas,” tambahnya.
Meski solusi jangka pendek belum dapat meredakan banjir sepenuhnya, Darlis optimistis dengan kerjasama yang erat, Samarinda bisa menjadi kota yang lebih tangguh menghadapi bencana alam tahunan ini. (MH/Adv/DPRDKaltim)
