Pijar.asia | Samarinda – Di tengah antusiasme masyarakat terhadap program bantuan pendidikan dan seragam gratis untuk pelajar SMA/SMK di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal sebagai Gratispol, DPRD Kaltim menegaskan peran aktifnya sebagai pengawas kebijakan publik agar program tersebut tidak sekadar menjadi slogan politik.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan pihaknya siap mengawal penuh pelaksanaan program Gratispol agar menyentuh langsung siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Banyak keluarga yang menaruh harapan besar pada Gratispol. Namun kami tidak ingin program ini hanya jadi proyek pencitraan. Harus ada kepastian data, regulasi, dan eksekusi di lapangan,” kata Sapto.
Dirinya menyebut, lonjakan pertanyaan dari masyarakat kepada anggota dewan menunjukkan masih kuatnya kebutuhan terhadap pendidikan yang terjangkau. Hal ini, menurutnya, menjadi alarm bahwa pelaksanaan kebijakan seperti Gratispol harus dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan terukur.
Untuk itu, DPRD telah melakukan koordinasi aktif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim. Diskusi teknis hingga pengawasan lapangan dilakukan agar pelaksanaan program sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Program ini tidak bisa dijalankan secara instan. Semua harus disiapkan dengan matang, mulai dari anggaran, dasar hukum, hingga kesiapan sekolah dan pendataan siswa penerima,” tegasnya.
Sapto juga menyebut bahwa keberhasilan program akan menjadi tolok ukur konsistensi pemerintah dalam menjawab isu ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan keluarga prasejahtera.
Dirinya menambahkan, DPRD Kaltim akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap setiap tahap pelaksanaan Gratispol, sekaligus membuka ruang bagi pengaduan masyarakat agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini.
“Kami bukan hanya mendukung, tapi juga bertanggung jawab memastikan program ini benar-benar memberi manfaat. Ini soal hak dasar anak bangsa,” tutup Sapto. (MH/Adv/DPRDKaltim)
