Pijar.asia | Samarinda – Di tengah meningkatnya timbunan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim), dorongan untuk menjadikan limbah sebagai bagian dari sistem ekonomi mulai menguat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa pengelolaan sampah tak bisa lagi dipandang sebagai urusan kebersihan semata, tetapi harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kita perlu melihat limbah sebagai sumber daya, bukan beban. Sampah bisa menjadi bahan bakar alternatif, energi, kompos, hingga bahan baku industri,” ujarnya.
Dirinya menilai bahwa selama ini pendekatan opemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah masih bersifat konservatif, cenderung bergantung pada program pemilahan atau bank sampah yang skalanya terbatas. Sementara itu, volume sampah terus meningkat, seiring dengan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Firnadi mendorong percepatan transformasi menuju sistem ekonomi sirkular. Salah satu solusi strategis yang diusulkan adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di setiap daerah.
“Kalau kita punya pabrik pengolahan sampah di tiap kabupaten/kota, maka kita bisa menciptakan nilai tambah dari limbah. Ini bisa jadi sektor ekonomi baru dan menyerap tenaga kerja,” katanya.
Firnadi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas masyarakat. Menurutnya, pembiayaan pembangunan infrastruktur awal bisa menggunakan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi, sementara pengelolaan operasional dilimpahkan ke pemerintah daerah.
“Jangan tunggu sampai krisis. Infrastruktur harus dibangun sekarang. Provinsi bisa intervensi awal, daerah tinggal menjalankan,” tambahnya.
Lebih dari itu, Firnadi menekankan bahwa pengelolaan limbah berbasis industri tidak hanya berperan dalam menjaga lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah. Dirinya mencontohkan negara-negara yang telah sukses mengelola sampah menjadi energi dan produk industri lainnya.
“Kita bisa meniru model-model itu. Jangan sampai kita ketinggalan hanya karena kita masih melihat sampah sebagai beban,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa TPA yang ada di beberapa wilayah di Kaltim sudah dalam kondisi kritis akibat kelebihan kapasitas. Jika tidak ada terobosan kebijakan, maka krisis lingkungan bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita tidak butuh proyek seremonial. Yang kita butuh sekarang adalah lompatan kebijakan yang mengubah cara kita memperlakukan sampah,” pungkasnya. (MH/AdvDPRDKaltim)
