Pijar.asia | Samarinda – Di tengah masifnya penetrasi platform digital nasional di sektor transportasi, Kalimantan Timur mulai mengambil langkah berani untuk membalik arah arus ekonomi digital yang selama ini cenderung bersifat sentralistik dan eksploitatif. Sebuah gagasan muncul dari anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz, yang menyuarakan perlunya sistem transportasi daring berbasis lokal dengan kepemilikan rakyat.
Di berbagai daerah, layanan transportasi daring memang telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Namun, nilai ekonomi yang ditimbulkan sebagian besar justru mengalir ke perusahaan teknologi raksasa yang berpusat di kota-kota besar. Kalimantan Timur, seperti banyak daerah lainnya, hanya menjadi pasar dan penyedia tenaga kerja, tanpa kendali atas platform maupun manfaat jangka panjangnya.
“Kita hanya dijadikan pengguna dan pekerja. Sementara nilai ekonominya diambil oleh pusat. Kita butuh sistem sendiri yang memberi keuntungan langsung ke masyarakat,” ujar Abdul Giaz saat ditemui.
Menurut Giaz, era digital seharusnya tidak sekadar soal efisiensi dan kenyamanan layanan, melainkan juga soal siapa yang berdaulat atas teknologi dan ekonominya. Dirinya menggagas pembangunan platform transportasi daring lokal yang dirancang, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Kaltim sendiri melalui koperasi, BUMDes atau skema saham partisipatif.
Gagasan ini bukan sekadar reaktif terhadap dominasi korporasi besar, tapi bagian dari visi ekonomi kerakyatan yang lebih mandiri dan adil. Dengan sistem lokal, pengemudi, UMKM, hingga komunitas pengembang digital bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil.
“Kita bisa desain aplikasinya sesuai karakteristik daerah, atur tarif yang adil, dan buka ruang kolaborasi antara pemda, koperasi, dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Lebih dari itu, platform lokal memungkinkan daerah merespons lebih cepat kebutuhan spesifik masyarakat. Misalnya, fitur keselamatan, metode pembayaran nontunai lokal, atau dukungan logistik untuk desa-desa terpencil bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan tidak harus menunggu keputusan dari pusat.
Giaz menyebut, saat ini Indonesia menghadapi risiko ketimpangan digital yang kian dalam. Tanpa intervensi lokal yang progresif, daerah akan terus menjadi objek dalam ekonomi digital yang dikendalikan oleh sedikit pemain.
“Kalau kita tidak punya kedaulatan digital, kita akan kehilangan kendali atas masa depan ekonomi kita sendiri. Padahal kita punya SDM dan potensi,” tegasnya.
Di tengah transformasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di jantung Kaltim, Giaz optimistis daerahnya mampu menjadi pionir pembangunan sistem digital inklusif yang tak hanya melayani, tetapi juga memperkaya rakyatnya sendiri. (MH/AdvDPRDKaktim)
