Pijar.asia | Samarinda – Upaya penataan kawasan permukiman di Kota Balikpapan menjadi bukti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hidup warga.
Dirinya menggarisbawahi pentingnya kesinambungan program penataan lingkungan agar tidak berhenti hanya pada proyek awal. Menurutnya, peningkatan kualitas permukiman yang telah terlihat khususnya dalam hal kebersihan dan kerapian, harus dijaga dengan pengelolaan jangka panjang.
“Penataan sudah terlihat membaik, tapi jangan sampai ini hanya jadi pencitraan sementara. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan pemeliharaan berkelanjutan,” ujar Sigit dalam keterangannya.
Dirinya mencontohkan kawasan Balikpapan Baru (BSB) yang kini memiliki saluran pembuangan langsung ke laut. Pembangunan ini, menurut Sigit, merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Balikpapan dan dukungan teknis maupun anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Ini membuktikan Pemprov Kaltim tidak hanya berperan sebagai pengawas, tapi juga aktif terlibat dalam implementasi,” katanya.
Namun, dirinya mengingatkan bahwa program serupa harus diperluas ke kawasan lain yang memiliki persoalan serupa. Infrastruktur dasar seperti sistem drainase, air bersih dan jaringan PDAM dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah titik.
“Pemprov harus tetap hadir melalui dukungan nyata. Bukan hanya perencanaan, tapi juga pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Sigit juga menyoroti konsentrasi penduduk Kalimantan Timur yang sebagian besar tinggal di kawasan perkotaan. Hal ini, menurutnya, membuat pembangunan infrastruktur di kota menjadi sangat strategis dan berdampak langsung terhadap indeks kualitas hidup.
“Fokus pembangunan harus sejalan dengan peta kebutuhan masyarakat. Dan di kota seperti Balikpapan, kebutuhan itu meliputi penanganan banjir, sanitasi, hingga air bersih,” tukasnya.
DPRD Kaltim berharap kemajuan penataan lingkungan yang telah dicapai dapat dijadikan fondasi untuk pengembangan kawasan lainnya. Dengan komitmen dan koordinasi yang kuat antara Pemprov dan Pemkot, pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur diyakini dapat terwujud secara berkelanjutan. (MH/Adv/DPRDKaltim)
