Pijar.asia | Samarinda – Di tengah kompleksitas pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak semata ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh kemampuan pemerintah dan legislatif mengedukasi warga tentang proses kebijakan itu sendiri.
“Tugas kami bukan hanya mengawasi, tapi juga menjelaskan bagaimana proses suatu kebijakan dirancang dan dijalankan. Tanpa pemahaman publik, program besar pun akan sulit mendapat dukungan,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan program Gratispol dan Jospol yang menjadi bagian dari prioritas Pemprov Kaltim. Menurutnya, dua program ini membutuhkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat, agar pelaksanaannya tidak hanya formalitas administratif, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya.
Ekti mengakui bahwa di tengah tingginya harapan publik, terutama pada program pendidikan gratis, sering muncul persepsi bahwa proses birokrasi berjalan lambat. Namun, dirinya menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus melewati tahapan berlapis mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi yang diawasi bersama oleh DPRD dan eksekutif.
“Tidak semua program bisa dieksekusi seketika. Butuh tahapan yang terukur. Justru di sinilah DPRD hadir, agar masyarakat tetap mendapat informasi yang utuh dan tidak hanya menunggu hasil,” jelasnya.
Dirinya juga memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal janji pelaksanaan program pendidikan gratis untuk mahasiswa baru yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini. Anggaran untuk program tersebut telah dialokasikan dalam rencana APBD tahun 2026.
“Komitmen dari pemerintah sudah ada. Kami sekarang fokus agar pengawasannya kuat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Baginya, tugas legislatif di era modern bukan lagi sebatas pengesahan anggaran atau pengawasan formal, melainkan menjadi fasilitator komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dirinya menilai, fungsi itu krusial dalam menjaga stabilitas kebijakan dan partisipasi warga dalam pembangunan.
“Kunci dari keberhasilan pemerintahan adalah kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya akan tumbuh kalau informasi disampaikan dengan jujur dan terbuka,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
