Pijar.asia | Samarinda – DPRD dan Pemprov Kaltim bergerak cepat merespons kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme dan pungutan liar (pungli).
Dalam rapat monitoring yang digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025), para pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas ormas di daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD, hadir dalam forum strategis ini bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, serta unsur Forkopimda dan pimpinan ormas se-Kaltim.
“DPRD bersama kepolisian, kejaksaan dan Forkopimda akan memetakan dan memprofilkan seluruh ormas yang ada. Apakah ormas ini membantu masyarakat, atau justru meresahkan. Ini yang akan kita komunikasikan dan evaluasi bersama,” tegas Sapto.
Dirinya menambahkan bahwa ormas yang terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pungli, intimidasi, atau penguasaan hak masyarakat akan langsung ditindak oleh aparat.
“Jika tidak ditertibkan, ini bisa mengganggu iklim investasi di Kaltim,” katanya.
Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif, Pemprov Kaltim juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Investasi. Satgas ini akan bertugas mendampingi investor serta memastikan proyek pembangunan bebas dari intervensi kelompok-kelompok yang mencoba menguasai proyek dengan cara tidak sah.
“Investasi harus berjalan lancar tanpa tekanan atau pungli. Ini komitmen kita bersama,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya.
Melalui Badan Kesbangpol, pendataan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh ormas di Kaltim akan diperkuat. Pemprov juga akan berperan sebagai penghubung antarinstansi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam penanganan ormas bermasalah.
Selain penindakan, forum-forum dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat akan terus difasilitasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah konflik terbuka di lapangan dan memperkuat kohesi sosial.
“Kita ingatkan kembali bahwa ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, bukan menakuti-nakuti. Niat baik itu harus dijaga,” ungkap Sapto.
Sebagai bentuk penghargaan, Pemprov juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, agama, adat, dan para pimpinan ormas yang telah menunjukkan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Kaltim.
“Kaltim adalah rumah bersama. Maka pembinaan ormas akan dilakukan secara menyeluruh dan inklusif, mengingat latar belakang mereka yang beragam dari sisi suku, agama, dan ras,” tutup Sapto. (MH/Adv/DPRDKaltim)
