Pijar.asia | Samarinda – Ruas jalan nasional yang melintasi kawasan timur Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum mendapatkan perhatian memadai, meski menjadi jalur utama penghubung antardaerah dengan tingkat mobilitas tinggi. DPRD Kaltim menilai kondisi ini sebagai hambatan serius bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga di daerah pelosok.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi jalan nasional yang melintasi Kutai Timur hingga wilayah tenggara provinsi. Menurutnya, jalur tersebut sudah lama mengalami beban lalu lintas yang tinggi namun tak diimbangi peningkatan infrastruktur.
“Ini bukan lagi soal kenyamanan berkendara, tetapi menyangkut distribusi logistik, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perekonomian masyarakat di wilayah timur. Sudah saatnya pemerintah bertindak cepat dan konkret,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, aspirasi pembangunan jalan ini bukan hanya datang dari pemerintah daerah atau DPRD melainkan langsung dari masyarakat. Mulai dari pedagang, pengusaha lokal, hingga warga desa, kerap mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan sempit, yang berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan lambatnya arus barang.
“Saya hampir setiap hari menerima keluhan dari masyarakat. Ini bukan suara politik, tapi kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Agus Aras menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan nasional di kawasan timur perlu dijadikan prioritas bersama antara Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Dirinya mendorong agar alokasi anggaran tidak semata bersumber dari APBD, namun dikolaborasikan dengan APBN atau dimasukkan dalam program strategis nasional.
“Jika memungkinkan, jalur ini bisa menjadi bagian dari proyek pengembangan wilayah strategis nasional. Itu akan membuka peluang lebih besar untuk pendanaan dan percepatan pembangunan,” tuturnya.
Menurutnya, konektivitas antarwilayah di Kaltim masih timpang, terutama antara kawasan tengah dan barat dengan wilayah timur. Padahal, timur Kaltim menyimpan potensi besar di sektor sumber daya alam, pertanian, hingga pariwisata.
“Kita tidak bisa bicara pembangunan berkeadilan jika akses dasarnya saja, seperti jalan, masih tertinggal,” katanya.
Lebih jauh, dirinya mendorong Pemprov Kaltim menyusun proposal teknis dengan data aktual lalu lintas, kondisi jalan, serta proyeksi dampak ekonomi jika jalur tersebut diperbaiki. Data itu, katanya, bisa menjadi dasar kuat untuk menggaet dukungan pemerintah pusat.
“Jangan sampai hanya berhenti di tataran wacana. Harus ada rencana aksi, termasuk dokumen perencanaan yang matang agar bisa diajukan ke pusat,” tambahnya.
Agus pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah timur tidak sekadar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menghapus ketimpangan antardaerah di provinsi yang sedang bersiap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau Kaltim mau menjadi penyangga IKN, maka semua wilayah harus diperkuat konektivitasnya. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan dasar seperti jalan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
