Pijar.asia | Samarinda – Pemerintah pusat didesak segera mengoperasikan jembatan tol penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur pendukung menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dorongan ini datang dari Anggota Komisi III DPRD kaltim, Baharuddin Muin, yang menilai keberadaan jembatan tersebut sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi distribusi logistik di wilayah penyangga IKN.
Jembatan tol sepanjang 7,9 kilometer itu dirancang sebagai jalur utama yang memangkas ketergantungan pada transportasi laut dan mempercepat konektivitas antarwilayah strategis di Kalimantan Timur. Namun hingga kini, jembatan tersebut belum juga difungsikan secara penuh, sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan optimal oleh masyarakat.
“Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur penghubung, tapi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi baru di sekitar IKN,” ujar Baharuddin dalam keterangannya.
Dirinya menjelaskan, keterlambatan pengoperasian jembatan tol itu menjadi penghambat bagi mobilitas barang dan jasa, terutama dalam mendukung aktivitas pelabuhan dan kawasan industri di Balikpapan serta pengembangan wilayah PPU yang menjadi bagian penting dari zona penyangga IKN.
Menurutnya, akses darat yang lebih cepat dan efisien akan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih merata, mengurangi beban logistik, dan memperkuat ekosistem industri lokal.
“Dengan adanya jembatan ini, kawasan seperti Pelabuhan Peti Kemas dan Kawasan Industri Kariangau akan lebih terhubung. Ini akan berdampak besar pada efisiensi distribusi dan investasi,” tambahnya.
Baharuddin, yang merupakan legislator asal PPU, juga menyebutkan bahwa percepatan pengoperasian jembatan ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerataan pembangunan yang dicanangkan dalam proyek IKN.
“Ini bukan soal fasilitas daerah semata, tapi soal kesiapan kita dalam mengelola pertumbuhan wilayah dan mendukung agenda nasional,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap percepatan infrastruktur pendukung IKN, agar integrasi ekonomi dan konektivitas kawasan bisa segera terwujud secara menyeluruh. (MH/Adv/DPRDKaltim)
