Pijar.asia | Samarinda – Kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Kalimantan Timur menuai sorotan tajam. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menilai perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan di daerah ini masih jauh dari harapan, meskipun pendanaan sudah dijamin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Status jalan nasional seharusnya membuat penanganannya menjadi prioritas pusat. Tapi kenyataannya, banyak ruas yang belum ditangani dengan maksimal,” tegas Abdulloh.
Menurutnya, terlalu banyak ruas jalan yang harus dikelola Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) membuat sejumlah titik di Kaltim seolah luput dari perhatian. Akibatnya, kondisi jalan memburuk dan menghambat aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Abdulloh mengungkapkan adanya dilema dalam mengubah status jalan nasional menjadi jalan provinsi atau kota. Proses perubahan ini membutuhkan waktu panjang, bahkan bisa memakan waktu hingga lima tahun, seiring dengan prosedur administratif yang kompleks.
“Mengalihkan status jalan butuh Surat Keputusan (SK) dan prosesnya lama. Kalau menunggu itu, malah kondisinya makin rusak,” ujarnya.
Sebagai contoh, Abdulloh menyebut sejumlah ruas di Kabupaten Kutai Barat yang sempat diusulkan berubah status menjadi jalan provinsi. Namun, karena prosesnya berlarut-larut, DPRD Kaltim memilih mendesak perhatian langsung dari pemerintah pusat agar perbaikan segera dilakukan.
“Daripada menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan, lebih baik perbaikan dilakukan sekarang. Status boleh nasional, tapi perhatian harus maksimal,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
