Pijar.asia | Samarinda – DPRD Kaltim meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Kaltim.
Evaluasi ini dinilai penting sebagai upaya mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut aktivitas pertambangan dan perkebunan turut berpengaruh terhadap meningkatnya potensi banjir.
Oleh karena itu, ia mendorong peninjauan ulang terhadap perizinan serta kewajiban lingkungan yang harus dijalankan perusahaan.
Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai bencana alam semata. Dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia juga perlu diakui dan menjadi bahan evaluasi bersama.
Agusriansyah menilai semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam mencari solusi. Pengelolaan lingkungan, kata dia, harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan AMDAL serta komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, banjir yang terus berulang telah menimbulkan kerugian besar dan mengancam keselamatan warga.
“Masalah ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
