Pijar.asia | Samarinda – Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim baru-baru ini menggelar rapat bersama untuk membahas beragam persoalan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan lahan dan infrastruktur.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur meski sejumlah hal, mulai dari persoalan lahan hingga ketidakjelasan anggaran daerah, masih menjadi kendala.
Ia menegaskan bahwa urusan lahan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Komisi I. Komisi III hadir dalam rapat tersebut untuk memberikan pandangan terkait proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
“Komisi III diundang oleh Komisi I karena pembahasan lahan memang ranah mereka,” ujarnya.
Meski begitu, Abdulloh memastikan bahwa pembangunan fisik tetap bergerak. “Kami tetap fokus mengawal infrastrukturnya. Alhamdulillah, progres di lapangan masih berjalan,” tambahnya.
Tantangan lain yang dihadapi adalah potensi penurunan fiskal daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini, kata Abdulloh, berpengaruh pada seluruh sektor termasuk pembangunan infrastruktur.
“Pembahasan tadi masih cukup alot dan belum menghasilkan keputusan. Masih deadlock,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak usulan masuk dari OPD dan anggota DPRD terkait pembangunan daerah. Namun, semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Usulan banyak, tetapi kondisi keuangan kita masih belum jelas. Nantinya akan dipilah berdasarkan skala prioritas,” tukasnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
