Pijar.asia | Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyoroti derasnya arus investasi yang masuk ke wilayah Kaltim menjelang operasional penuh Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dirinya menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
“Jangan sampai masyarakat Kaltim hanya jadi penonton, itu saja intinya,” tegasnya. “Kalau soal investasi, tentu kita harus welcome. Mau jadi daerah maju, kita harus siap menerima masuknya berbagai investasi,” lanjutnya.
Menurutnya, investasi memang menjadi salah satu kunci penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dirinya mengingatkan bahwa keberadaan investor, baik asing maupun domestik, harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
“Yang penting bagi kami di DPRD adalah mengawasi jalannya investasi itu. Kami akan pastikan agar tidak hanya perusahaan yang diuntungkan, tapi juga rakyat Kaltim mendapat manfaat nyata,” ujarnya.
Dirinya menekankan, keterlibatan masyarakat dalam sektor ketenagakerjaan, pelatihan, hingga pemerataan ekonomi menjadi indikator penting apakah sebuah investasi layak mendapat dukungan penuh.
Tak hanya soal sosial, politisi dari partai Nasdem ini juga menyoroti kontribusi investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, setiap modal yang masuk ke Kaltim harus sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah.
“Kami di DPRD akan terus mengawal. Yang penting jelas kontribusi PAD-nya untuk Kaltim. Itu yang menjadi perhatian utama kami,” tuturnya.
Dirinya berharap pemerintah daerah dapat memperkuat regulasi serta membangun komunikasi yang transparan dan adil dengan para investor. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat lokal.
“Selama investasi itu membawa manfaat dan ada dampak nyata untuk daerah, tentu harus kita dukung. Tapi pengawasan tetap harus diperkuat,” tandasnya.
Gelombang investasi yang terus mengalir ke Kaltim, terutama menjelang beroperasinya IKN Nusantara, menjadi perhatian berbagai pihak. DPRD Kaltim memastikan akan terus berada di garda depan dalam mengawal agar pembangunan tidak meninggalkan masyarakat di belakang. (MH/Adv/DPRDKaltim)
