Pijar.asia | Samarinda – Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) atau yang dikenal sebagai Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) kian kehilangan fungsinya sebagai laboratorium alam.
Maraknya aktivitas perambahan ilegal untuk lahan pertanian dan permukiman mengancam keberlanjutan kawasan yang selama ini menjadi pusat riset dan pendidikan ekologi di Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi ini. Dirinya menegaskan bahwa penyelamatan kawasan tak bisa lagi hanya mengandalkan peran pemerintah daerah.
“Sudah saatnya penanganan masalah KRUS diangkat ke tingkat nasional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus turun langsung,” ujarnya saat ditemui.
Menurut Sarkowi, kawasan yang memiliki nilai konservasi dan ilmiah tinggi itu memerlukan perlindungan lebih dari sekadar imbauan atau tindakan sporadis. Dirinya menyebut perlu ada penguatan pengawasan, alokasi anggaran yang memadai, serta dukungan kebijakan lintas sektor untuk mengembalikan fungsi hutan pendidikan secara utuh.
“KRUS bukan hanya milik Unmul atau Samarinda, ini aset nasional untuk pendidikan dan konservasi. Sayangnya, hingga kini pengelolaannya belum mendapatkan perhatian serius dari pusat,” lanjutnya.
Sarkowi menambahkan bahwa dalam kunjungan Wakil Presiden ke Muara Kelay beberapa waktu lalu, isu perambahan KRUS belum berhasil masuk dalam agenda prioritas. Namun, kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Samarinda yang dijadwalkan minggu depan dinilai sebagai peluang penting.
“Kami berharap ada respons nyata, bukan sekadar kunjungan formalitas. Harus ada keputusan konkret: penetapan batas kawasan, pembangunan pos pengamanan dan pendanaan program rehabilitasi hutan,” tukasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
