Pijar.asia | Samarinda – Kebijakan Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, yang membuka akses layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim di luar daerah, menjadi langkah berani di bidang pelayanan publik.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan sistem data dan koordinasi antarlembaga.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa layanan lintas wilayah semacam ini hanya akan efektif jika ditopang oleh sistem administrasi yang terintegrasi, terutama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
“Ini inisiatif yang bagus, apalagi bagi pelajar dan mahasiswa asal Kaltim yang berada di luar provinsi. Tapi kita tidak bisa abaikan tantangan teknis, seperti keakuratan data dan keterpaduan sistem,” ungkap Sarkowi.
Menurutnya, pemutakhiran data peserta BPJS menjadi prioritas mutlak. Dirinya menyebut, banyak keluhan yang masuk ke DPRD berkaitan dengan kesulitan warga mengakses layanan BPJS, bahkan di dalam wilayah Kaltim sendiri. Maka, memperluas layanan ke luar daerah harus disertai dengan kesiapan infrastruktur administrasi yang matang.
“Kalau layanan di Kaltim saja masih penuh catatan, maka risikonya akan lebih besar jika diterapkan di luar daerah tanpa pembenahan menyeluruh,” tambahnya.
Sarkowi juga menekankan perlunya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam hal penganggaran dan integrasi data. Dirinya menyadari bahwa kebijakan ini akan berdampak pada belanja daerah, namun menilai keputusan tersebut sudah melewati pertimbangan fiskal yang cermat.
“Anggaran saat ini masih mengacu pada RPJMD pemerintahan sebelumnya. Gubernur baru akan mulai menyusun programnya secara penuh tahun depan. Maka pelaksanaan program ini harus dilakukan secara bertahap dan realistis,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya berharap agar program ini tidak hanya menjadi janji politik, melainkan benar-benar menjadi solusi konkret bagi kebutuhan warga. Menurutnya, keberhasilan program akan sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Kalau sistem dan layanan berjalan baik, program ini bisa menjadi tonggak baru dalam sejarah pelayanan kesehatan Kaltim,” tutup Sarkowi. (MH/Adv/DPRDKaltim)
