Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, terus mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui perpaduan antara pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial.
Sejumlah program telah dijalankan dengan memanfaatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara optimal.
Kepala Desa Perjiwa, Erik Nur Wahyudi, menyampaikan bahwa prioritas utama desa adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor jalan dan layanan sosial. Tahun ini, pemerintah desa menargetkan semenisasi di tiga titik jalan utama untuk menunjang mobilitas warga.
“Tahun sebelumnya kami fokus membangun parit untuk mencegah banjir. Sekarang giliran akses jalan yang kami benahi agar warga lebih nyaman,” ujar Erik, Rabu (4/6/2025).
Upaya pembangunan ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Erik menyebut, selama masa kepemimpinan Bupati saat ini, proses pengajuan dan disposisi anggaran berjalan lebih lancar, sehingga program desa dapat direalisasikan tepat waktu.
Di luar infrastruktur, perhatian besar juga diberikan untuk kelompok masyarakat rentan. Pemerintah Desa Perjiwa menyalurkan bantuan sosial bagi anak yatim, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sebagai bagian dari kepedulian sosial.
“Kami punya program sendiri, tapi dengan bantuan tambahan dari kabupaten, jangkauan kami jadi lebih luas. Tentu kami sangat berterima kasih atas hal itu,” tambah Erik.
Tahun ini, sedikitnya 15 warga menerima bantuan sosial berupa paket sembako dan dana langsung. Program tersebut merupakan bagian dari agenda tahunan Bupati Kukar yang dilakukan secara bergilir ke desa-desa di seluruh wilayah.
Tak hanya itu, bantuan juga menyasar tempat ibadah. Masjid dan musala di Desa Perjiwa menerima perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, ambal, dan Al-Qur’an sebagai bagian dari program keagamaan Pemkab Kukar.
Erik mengungkapkan bahwa sejak ia menjabat sebagai kepala desa, bantuan untuk tempat ibadah sudah terealisasi sebanyak empat kali dan sangat membantu dalam menjaga fasilitas keagamaan tetap layak digunakan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan spiritual masyarakat,” tutupnya. (Adv)
