Pijar.asia | Samarinda – Kasus dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, angkat bicara dan menyoroti persoalan yang dinilainya bukan sekadar kesalahan sistem, tetapi lebih dalam, menyentuh pada moral individu pelakunya.
“Kalau kita bicara korupsi, saya pribadi menilai itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah atau aparat saja. Ini adalah tanggung jawab individu yang berkecimpung di dalam masalah itu,” ungkapnya.
Yenni menyayangkan praktik penyelewengan pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan petani. Menurutnya, niat baik pemerintah dalam membantu kelompok tani justru dinodai oleh oknum yang menjadikan bantuan tersebut sebagai ladang keuntungan pribadi.
“Padahal itu (pupuk subsidi) diturunkan dari pemerintah dengan tujuan baik, tapi kenapa bisa disalahgunakan? Ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama petani yang sangat membutuhkan,” tegas politisi dari Fraksi PKB itu.
Lebih jauh, Yenni berharap pengungkapan kasus-kasus seperti ini bisa menjadi efek jera bagi pelaku lainnya yang masih ‘bermain’ di balik layar. Ia menegaskan, DPRD tak ingin masyarakat, khususnya petani, terus menjadi korban dari praktik-praktik tak bertanggung jawab.
“Harapan kita, dengan kejadian ini yang sudah ketahuan dan sedang diproses, mudah-mudahan oknum lainnya tidak melakukan hal serupa lagi. Kita tidak ingin petani terus dirugikan,” terangnya.
Yenni juga mendorong adanya perbaikan serius dalam sistem pengawasan dan regulasi penyaluran pupuk subsidi. Ia menilai, kasus yang kini menjadi perhatian publik harus dijadikan momentum pembenahan menyeluruh, termasuk evaluasi posisi-posisi strategis di lapangan.
“Mungkin ke depan akan ada aturan-aturan baru atau perbaikan di posisi-posisi strategis agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
