Pijar.asia | Samarinda – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 kembali mengemuka sebagai isu strategis di Kalimantan Timur. Selain soal keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pola pikir masyarakat yang terlalu terfokus pada sekolah unggulan turut menjadi sorotan utama.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, kecenderungan siswa dan orang tua yang hanya ingin masuk ke sekolah-sekolah negeri favorit membuat proses pemerataan pendidikan terganggu. Dirinya menilai, selama persepsi itu belum diubah, distribusi peserta didik akan terus timpang.
“Masalahnya bukan hanya daya tampung, tapi juga pola pikir siswa yang hanya ingin masuk ke sekolah unggulan tertentu. Ini membuat distribusi murid ke sekolah-sekolah tidak merata,” ujarnya.
Dalam situasi ini, dirinya menilai keberadaan sekolah swasta seharusnya tidak dianggap sebagai pilihan kedua, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan yang setara dan saling melengkapi. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada sekolah negeri justru bisa melemahkan perkembangan institusi swasta.
“Kalau semua diarahkan masuk negeri, sekolah swasta bisa mati. Padahal, keberadaan mereka penting untuk mengimbangi kebutuhan pendidikan. Kita harus dorong agar sekolah swasta berkembang dan menjadi pilihan utama juga,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan dialihkan ke sekolah swasta. Namun, proses ini memerlukan sinergi kebijakan antara pemerintah dan pihak swasta agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
DPRD Kaltim sendiri, kata dia, akan aktif memantau jalannya SPMB 2025 di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kaltim. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penerimaan siswa berjalan sesuai regulasi dan memperhatikan prinsip keadilan serta pemerataan.
“Kami akan turun langsung untuk memastikan proses berjalan sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal akses dan kesempatan yang merata bagi seluruh anak-anak Kaltim,” tuturnya.
Tantangan klasik seperti keterbatasan ruang kelas, fasilitas yang tidak merata, hingga ketimpangan jumlah lulusan SMP dan daya tampung SMA/SMK negeri menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi pemerintah. Namun tanpa pembenahan pola pikir pendidikan di masyarakat, upaya pemerataan dinilai akan selalu berjalan pincang. (MH/Adv/DPRDKaltim)
